Kepala KPPN Bone Soang Ke Pemkab Soppeng, Bahas Pengelolaan Keuangan Daerah

0



Soppeng, Breaking SulSel.com --- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone kunjungan kerja di Kabupaten Soppeng bertempat di Hark Cafe & Eatery Malaka, Selasa (02/01/2024), Kedatangan Kepala KPPN disambut oleh Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Soppeng.


Dalam Kesempatan itu, Djoko Julianto selaku Kepala KPPN Watampone pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kedatangannya bersama beberapa tim untuk melakukan silaturahim bersama Bupati Soppeng.


Selain itu, kami ingin menyampaikan kepada beliau tentang tugas dan fungsi KPPN Watampone berkaitan dengan Pemda bahwa KPPN Watampone dan KPPN yang lain mempunyai tugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah yang bermitra dengan Pemda Bone, Soppeng dan Wajo. Kami juga menjelaskan resolusi KPPN Watampone yang tugasnya berkaitan erat dengan pemda, karena seluruh dana dari Pemda Soppeng khususnya itu disalurkan melalui KPPN Watampone ujarnya.


Lebih Jauh 
Djoko Julianto selaku Kepala KPPN Watampone mengatakan. Memasuki Tahun 2024 ini, kami berharap apa yang telah menjadi raihan positif di tahun 2023 dapat ditingkatkan lagi karena masih banyak ruang untuk melakukan sinergi antara kementerian keuangan dan pemda yang di daerah itu diwakili oleh KPPN Watampone terkait dengan implementasi Undang-Undang HKPD tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pungkasnya.


Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Soppeng, Drs. H. Dipa,M.Si menjelaskan bahwa kedatangan KPPN merupakan hal yang bagus dalam rangka sinergitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah.


Adapun kedepan, kita akan tetap melakukan koordinasi apalagi ini merupakan awal tahun terkait anggaran tahun 2024 dimana ada beberapa sumber-sumber dana yang memang telah kita koordinasikan dan akan kita terima dari pemerintah pusat dalam rangka transparansi dengan pemerintah daerah ujar 
Drs. H. Dipa, M.Si. (01/**)

Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)